Situs Samudera Pasai Terbengkalai

-
LHOKSEUMAWE, KOMPAS -- Situs kerajaan Samudera Pasai di wilayah Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, minim perhatian pemerintah. Banyak benda peninggalan tak terurus. Ekskavasi arkeologis komprehensif terhadap bekas kerajaan Islam terbesar di Sumatera itu pun belum dilakukan.

Di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, yang diduga kuat sebagai bekas pusat kutaraja Kerajaan Samudera Pasai, banyak ditemukan nisan kuno berserakan, mulai dari pinggir jalan, pematang sawah, hingga bekas-bekas galian tambak udang.

Kecuali nisan-nisan kuno yang ada di situs makam raja-raja Samudera Pasai, nisan-nisan yang tersebar itu dibiarkan begitu saja. ”Malah ada nisan kuno yang dibawa pulang warga untuk batu asah,” kata Hamdani (40), warga Desa Beringin, yang tinggal di dekat kawasan situs makam raja-raja Pasai, Rabu (9/10).

Nisan merupakan peninggalan utama yang banyak tersisa. Selain nisan, banyak ditemukan pecahan keramik, batu antik, dan fondasi bangunan kuno yang diduga bekas bangunan di kompleks kerajaan. Peneliti sejarah Aceh, Daniel Perret, yang pernah meneliti situs Samudera Pasai, menuturkan, pecahan keramik itu dulu keramik yang didatangkan dari Vietnam, China, dan Thailand. Itu saksi luasnya hubungan Samudera Pasai dengan dunia internasional pada masa sekitar abad ke-14 hingga ke-16.

Batu antik dan pecahan keramik (tak jarang ditemukan keramik utuh) sebagian diambil warga dan dijual ke kolektor. Sebagian warga menjual dengan menjajakan seperti makanan ringan di area situs makam raja-raja Pasai. ”Harga beda-beda. Tergantung utuh tidaknya,” kata Ibrahim (40), penjual barang antik.

Bahkan, di dekat hamparan kolam-kolam tambak udang di Desa Beringin ada semacam gundukan tanah yang dikenal penduduk dengan sebutan Cut Astana (bukit istana). Tingginya sekitar 4 meter dengan luas lebih kurang 800 meter persegi.

Peneliti independen situs Samudera Pasai, Ramlan Yunus, mengatakan, Cut Astana itu diduga bekas lokasi istana Samudara Pasai. Sayangnya, bekas istana tersebut tak terlindungi.

”Kami berkali-kali usul ada ekskavasi arkeologis terhadap situs di Samudera Pasai ini. Namun, pemerintah daerah tak pernah tergerak,” katanya. (HAN)


Sumber: Kompas Cetak, Jum'at, 11 Oktober 2013

Komentar

  1. Bunga Devi Regina17 Februari 2014 pukul 02.28

    Tidak heran bagi saya mendapatkan berita bahwa banyak peninggalan sejarah yang dibiarkan begitu saja. Seringkali kita, masyarakat biasa, bahkan pemerintah mendengar kabar tersebut. Namun tidak ada tanggapan yang positif untuk hal itu, khususnya pemerintah. Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian salah satu sejarah Indonesia tersebut, contohnya memberikan tanggungjawab kepada Pemda setempat untuk merawat dan mengembangkan situs tersebut, memberikan pengarahan kepada warga (terutama di sekitar situs) agar tidak menyalahgunakan (mengambil, menjual, merusak) sisa-sisa peninggalan sejarah di situs, dan lain-lain.

    BUNGA DEVI R
    XI IPA 5
    SMAN 20 BANDUNG

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tokoh Idola Untuk Pendidikan Karakter

-
Knowledge is Power [but] Character is More Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis, terbukti dengan banyaknya korupsi di segala bidang, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Oleh karena itu diperlukan pendidikan karakter. Keteladan dari para tokoh yang diidolakan siswa merupakan sumber belajar dan contoh nyata bagi suksesnya pendidikan karakter. Di bawah ini adalah beberapa contoh baik dari pendidikan karakter yang diperoleh siswa dari tokoh yang mereka idolakan. Nama Siswa : Kartyan Suryawirawan Kelas : XI IPA 3 Nama Tokoh: Mikhail Gorbachev Untuk tokoh sejarah idola saya, saya memilih Mikhail Gorbachev. Saya memilihnya karena ia adalah orang yang sangat berani dalam mengambil keputusan yang ia buat untuk negaranya, Uni Soviet. Pada saat ia menjabat sebagai sekjen Partai Komunis Uni Soviet, ia mencoba untuk memperbaiki keadaan ekonomi negaranya dengan membuat kebijakan glasnost (keterbukaan), perestroika (restrukturisasi), demokratizats
Baca selengkapnya

Belanda Minta Maaf, tetapi ...

-
Gambar
Pada tanggal 9 - 13 Maret 2020 Raja dan Ratu Belanda berkunjung ke Indonesia. Dalam pernyataan pers bersama Presiden Joko Widodo, Raja Belanda Willem-Alexander   pada Selasa (10 Maret 2020) menegaskan pengakuan Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, yaitu pada tahun 2005, Menteri Luar Negeri Belanda,   Ben Bot telah mengakui hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara politik dan moral . Awalnya Pemerintah Belanda tidak mau mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan di Istana Dam di Amsterdam usai Konferensi Meja Bundar tanggal   27 Desember 1949. Seandainya Belanda mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI, berarti yang dilakukan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan sampai 27 Desember 1949 dianggap sebagai kejahatan perang, ilegal, karena melanggar kedaulatan negara yang sudah merdeka. Selengkapnya baca link berikut ini:   - berita dari BBC  https://www.bbc.co
Baca selengkapnya

Rumah Proklamasi Akan Dijual Pemiliknya

-
Gambar
KARAWANG. (PR).- Rumah di Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengas-dengklok. yang dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, akan dijual oleh pemilik rumah, keluarga Jiaw Kie Siong. Pasalma. keluarga merasa salah satu tempat sejarah ini tidak diperhatikan pemerintah. "Keinginan untuk menjual ini sudah menjadi kesepakatan keluarga. Sebenarnya untuk perawatan, kami tidak terlalu keberatan. Namun, kami melihat pemerintah pusat ataupun daerah seperti tidak peduli saja dengan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia." ujar Yayang (60). cucu dari Jiaw Kie Siong. Selasa (5/4). Semua foto diatas adalah karya Nicky siswa XI IPA 2 Yayang mengatakan, rencana penjualan rumah proklamasi telah ditawarkan sejak satu tahun lalu. Bahkan. Pemkab Karawang pun pernah menawar harga Rp 600 juta, tetapi penawaran tersebut dianggap kurang dari penawaran yang diajukan keluarga. "Kami inginnya rumah ini milik pemerintah pusat atau Pemkab Kara
Baca selengkapnya